PELAKSANAAN PASAL 73 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)

Erdiyanto Fujo Laksono, Lutfi Efendi.SH.M.Hum,Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,Email Erdiyantofujo@gmail.com ABSTRAK Permasalahan mengenai Efektivitas pelaksanaan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan perintah tugas untuk pindah,naik pangkat, turun jabatan,atau mutasi atas keinginannya sendiri menjadi masalah dilingkungan Badan Kepegawaian baik di tingkat Pusat maupun Daerah, Perubahan pelayanan dan sisitem kerap di lakukan untuk memberikan efek Positif terhadap pelayanan yang akan di berikan kepada masyarakat.Kabupaten Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki populasi yang cukup tinggi,selain itu Kabupaten Malang juga terkenal sebagai kota pendidikan yang mengakibatkan terjadi adanya laju perpindahan yang tinggi dari masyarakat luar kota Malang. Proses pelaksanaan mutasi yang ada di Kabupaten Malang dilakukan di oleh BKD Kbaupaten Malang dimana proses administrasi,pengolahan,dan putusan pelaksanaan mutasi disusun oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian,. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Empiris dimana di perlukannya penelitian lapang secara langsung ke Sumber Data yang di tuju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Pasal 73 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berasaskan Good Governance di daerah Kabupaten Malang pada Khususnyaa.Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rujukan yang efektif terhadap proses pelaksanaan Mutasi yang ada di Daerah Kabupaten Malang. Kata Kunci : Mutasi, ASN (Aparatur Sipil Negara), Good Governance, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) ABSTRACT The issues on the effectiveness of transfer for civil servant assigned to transfer for promotion,step down, or transfer due to own will have become the problems in the employment departement in the central government or local gpverment. Change in service and system is often done in order to give positive effects on service provided for people of Malang regency which is one of highly populated regencies in East Java. Malang is also reknown as city of education which leads to high rate of people movement from outside of Malang. The transfer proces in Malang Regency is done by Regional Employment Departement (RED) of Malang regency in which the process of administration, processing, and implementation of transfer is formulated by RED after being agrred upon by the employment advisior. This study used emprical juridical method by doing direct research on the field. This study aimed at investigating the effectiveness of article 73 of law number 5 year 2014 abaout state civil apparatus based with the principle of good governance in Malang Regence especially. The results of study are expected to provide efective reference on the process of transfeer in Malang Regency. Keywords: Transfer, State Civil aparatus, good governace, Regional employment departmen